• Sabtu, 28 Mei 2022

LMDH Jabar Minta Pengelolaan Hutan Tak Diambil Alih Lembaga Bisnis dan Kapitalis

- Selasa, 18 Januari 2022 | 12:35 WIB
Paguyuban LMDH Kabupaten Sumedang  (Dok. Inisumedang)
Paguyuban LMDH Kabupaten Sumedang (Dok. Inisumedang)

KHATULISTIWAUPDATE.COM - Sejumlah paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Pulau Jawa bereaksi. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Permen No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yaitu aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dimana nantinya membagi hutan Jawa diatur dalam Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus
(KHDPK).

Mereka meminta keadilan dan keberpihakan KLHK maupun Perhutani agar masyarakat Desa Hutan tetap bisa memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya sebagai kelestarian dan kelangsungan lingkungan hidup.

Ketua Paguyuban LMDH Jabar yang diwakili Ketua Forum Komunikasi Petani Gunung Geulis Desa Jatiroke, Saepudin mengatakan pada prinsipnya Paguyuban LMDH Jabar tidak menentang kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot Selasa 18 Januari 2022 untuk Zodiak Libra, Virgo, Carpicorn dan Aries

Akan tetapi tetap akan mengawal hak-hak masyarakat yang tergabung dalam LMDH terkait akses dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat.

"Regulasi yang akan digulirkan oleh KLHK dan Perhutani akan merubah tatanan budaya yg selama puluhan tahun dibangun oleh LMDH. KHDPK sangat disayangkan karena dibalik penetapan KHDPK sebenarnya diusung oleh lembaga-lembaga yang tujuannya reforma agraria dimana kelompok ini dinilai tidak berkarakter sebagai rimbawan,” ujarnya, Selasa 18 Januari 2022, seperti dikutip Inisumedang.

Saepudin menambahkan skema apapun yang akan diterapkan oleh KLHK dan Perhutani, Paguyuban akan meminta bahwa yang menjadi subyek adalah LMDH.

Baca Juga: Ramalan Kartu Tarot Selasa 18 Januari 2022 untuk Zodiak Aquarius, Cancer, Scorpio dan Leo

Kebijakan skema bisnis di wilayah kerja Perhutani manfaat yang lebih besar akan dinikmati oleh para pemodal. LMDH walaupun diarahkan membentuk koperasi akan tetap kalah bersaing dengan para pemodal.

Halaman:

Editor: Unggung Rispurwo Harianto

Tags

Terkini

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

Sabtu, 30 April 2022 | 10:34 WIB

Puan Maharani Dalam Upaya Memenangkan Hati Rakyat

Kamis, 28 April 2022 | 16:18 WIB

OJK Lukai Hati Pemegang Polis Bumiputera 1912

Kamis, 28 April 2022 | 08:07 WIB
X